ICW Duga Ada “Mark Up” dalam Subsidi BBM

ICW Sinyalir Ada Indikasi Mark Up Penghitungan Kenaikan BBM

Rabu, 28 Maret 2012 17:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disinyalir berbau praktik korupsi. Indonesian Corruption Watch (ICW) menyinyalir ada dugaan penggelembungan dana (mark up) dalam perhitungan pemerintah yang dijadikan dasar menaikkan harga BBM.

Menurut Koordinator Divisi Monitoring Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, jika harga BBM premium dan solar tidak naik, dalam arti tetap di harga Rp 4.500 perliter, maka total beban subsidi BBM dan LPG hanya Rp 148 triliun. Hal ini berbeda dengan versi pemerintah yang menyebut jika BBM tidak naik maka, beban subsidi BBM bisa mencapai Rp 178 triliun.

Perbedaan hitungan itu, menurut Firdaus menunjukkan indikasi mark up mencapai sekitar Rp 30 triliun. Menurutnya, berdasarkan asumsi pemerintah, kalau BBM tidak naik subsidi BBM yang menggunakan dana APBN akan jebol sampai Rp 178 triliun. Namun, lanjut Firdaus, jika dihitung secara cermat, beban subsidi hanya Rp 148 triliun.

“Jadi ada selisih lebih rendah Rp 30 triliun dari asumsi pemerintah. Pertanyaannya dari mana masalah perbedaan ini muncul,” kata Firdaus melalui siaran pers yang diterima Republika, Rabu (28/3).

Menurut Firdaus metode perhitungan biaya subsidi BBM pemerintah tidak transparan. Pihaknya sendiri menggunakan metode perhitungan-perhitungan umum, yang lazim digunakan dalam penghitungan harga BBM di Pertamina, BPH Migas, maupun Kementerian ESDM.

“Jika harga BBM dinaikkan, total beban subsidi Rp 68 triliun, sedangkan menurut hitungan pemerintah Rp 111 triliun. Selisihnya hampir Rp 43 triliun. Kita menggunakan parameter asumsi yang sama, metode yang sama dengan pemerintah. Tetapi kenapa ada hasil perhitungannya bisa berbeda. Ini persoalan pada tidak transparan penghitungan,” beber Firdaus.

Firdaus mempertanyakan akan mengalir kemana dana selisih itu jika memang ada indikasi mark up. Dugaan ICW, banyak pihak yang berkepentingan dengan bisnis minyak saat ini yang perlu diwaspadai.

“Kita tidak tahu akan masuk ke kantong mana saja jika biaya subsidi BBM di mark up. Tapi, pihak yang memiliki kepentingan dengan bisnis ini, banyak,” tandas Firdaus.
Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: Muhammad Hafil
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/28/m1lc3j-icw-sinyalir-ada-indikasi-mark-up-penghitungan-kenaikan-bbm

ICW Akan Minta KPK Telusuri Dugaan Mark Up Biaya Subsidi BBM

Maria Natalia | Aloysius Gonsaga Angi Ebo | Rabu, 28 Maret 2012 | 19:16 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch menyatakan jika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI jadi menyepakati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April nanti, maka lembaga anti korupsi ini akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri dugaan mark up dalam penghitungan biaya subsidi BBM. Dugaan mark up tersebut, kata ICW, capai Rp 30 triliun.

“Kalau pun pemerintah mengajukan dan DPR sepakat untuk menaikkan harga BBM menjadi Rp 1.500, maka kami akan melakukan langkah-langkah advokasi, misalnya kami akan laporkan pada KPK dugaan pemborosan terkait penetapan beban subsidi BBM 2012,” jelas Koordinator Divisi Pengawasan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas, di Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Selain KPK, menurut Firdaus, ICW juga akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit perhitungan biaya subsidi BBM yang dilakukan pemerintah. Hal ini, agar perhitungan pemerintah dapat dibuka secara transparan untuk diketahui publik yang merasakan dampak kenaikan harga BBM.

“BPK audit terkait penghitungan dan proses pembahasan beban subsidi 2012. Saya tidak tahu kesalahannya pemerintah dalam penghitungan di mana, karena aturan dan metode yang dipakai sama, perkaliannya jelas, tapi kenapa berbeda selisih Rp 30 triliun,” tegas Firdaus.

Seperti yang diketahui, menurut ICW, jika harga BBM premium dan solar tidak naik, dalam arti tetap di harga Rp 4.500 per liter, maka total beban subsidi BBM dan LPG hanya Rp 148 triliun. Hal ini berbeda dengan versi pemerintah yang menyebut jika BBM tidak naik maka beban subsidi BBM bisa mencapai Rp 178 triliun. Perbedaan hitungan inilah, yang menunjukkan indikasi mark up Rp 30 triliun.
http://nasional.kompas.com/read/2012/03/28/19163310/ICW.Akan.Minta.KPK.Telusuri.Dugaan.Mark.Up.Biaya.Subsidi.BBM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s