Kenaikan BBM dan Kemandirian Bangsa

Written by Edy Rachmad on Wednesday, 07 March 2012 07:14

Dalam UU Penanaman Modal dan anak peraturannya, sektor Migas dapat dikuasai asing 95 persen, sedangkan sektor tambang 90 persen.

Per 1 April 2012, pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis premium dan solar. Angka kenaikan antara Rp500 – 1.500 per liter. Langkah ini sepertinya sudah fina tinggal implemetasinya saja. Saat ini tengah digodok empat jenis kompensasi atas kenaikan harga BBM yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), penambahan subsidi siswa miskin, penambahan jumlah penyaluran beras miskin dan subsidi pengelola angkutan masyarakat/desa.

Rencana kebijakan ini ditengarai berbagai suara kritik tajam berbagai kalangan. Bahkan para mahasiswa mengultimatum apabila kenaikkan ini benar-benar dilakukan maka ribuan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar demonstrasi besar-besaran.

Informasi yang disampaikan pemerintah bahwa pengurangan subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga BBM ini sudah seharusnya dilakukan menyusul harga minyak mentah didunia teruk meroket tinggi.

Harga minyak mentah mencatat rekor tertinggi dalam 43 bulan terakhir setelah muncul laporan sebuah pipa saluran meledak di Arab Saudi, produsen minyak terbesar dunia. Sejumlah isu juga menyebabkan harga minyak semakin meningkat, termasuk ketegangan atas rencana nuklir Iran dan kekacauan di Timur Tengah.

Alasan lain dari pemerintah menaikkan harga BBM adalah demi menyelamatkan fiskal. Argumennya, tidak mungkin APBN diminta menutupi subsidi minyak yang bernilai mencapai Rp200 triliun yang justru dinikmati masyarakat kaya yang memiliki mobil mewah. Jika dibaca keseluruhan anggaran fiskal pemerintah maka akan didapai data sekira 40 persen belanja APBN habis untuk belanja pegawai dan barang.

Pertumbuhan untuk kedua pos pengeluaran itu rata-rata menembus 22,5 persen setiap tahunnya (padahal pertumbuhan total belanja negara hanya di kisaran 14 persen). Jadi sebagian besar anggaran habis untuk biaya birokrasi, bukan pembangunan/pelayanan masyarakat.

Di samping itu masalah kebocoran APBN tak juga kunjung reda atau mengalami perbaikan. Kasus-kasus korupsi yang terungkap kelihatannya justru semakin marak dengan berbagai modus operandi. Ini menunjukkan betapa APBN hanya digunakan untuk mengumpulkan kekayaan para penyelenggara negara.

Pemerintah juga telah melakukan antisipasi dampak kenaikan ini terhadap masyarakat miskin. Caranya seperti dikemukakan di atas yaitu memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin.

Kita punya pengalaman kenaikan harga minyak pada 2005 lalu di mana dana kompensasi diberikan melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT). Skema ini ternyata tidak mampu menurunkan jumlah penduduk miskin, malah meningkatkan jumlah orang miskin sekira 3,5 juta jiwa.

Hal itu terjadi karena pemerintah terlalu percaya dengan statistik bahwa kenaikan harga minyak sekian ribu rupiah hanya akan meningkatkan inflasi sekian persen. Faktanya, inflasi yang terjadi bisa dua sampai tiga kali lipat dari yang dikalkulasi.

Fakta lain yang tidak bisa disembunyikan adalah ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam/SDA, termasuk minyak. Khusus minyak dan gas, sekira 70 persen eksplorasi ladang minyak dan gas dilakukan korporasi asing dalam bingkai praktik kontrak yang tidak adil. Pola yang sama terjadi pada SDA lainnya seperti batu bara, emas, perak, tembaga.

Ada juga pandangan yang menyatakan kalau sudah sewajarnya BBM naik, mengingat harga minyak yang sudah lebih dari $120 per barrel. Jika tidak dinaikan, berapa besar dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyubsidi BMM yang nyata-nyatanya BBM tersebut justru lebih banyak dipakai oleh kalangan menengah ke atas (yang punya motor dan mobil), yang seharusnya jika dia bisa membeli kendaraan tersebut berarti dia harus menerima resiko untuk membeli BBM.

Mungkin seharusnya ada peraturan yang membuat BBM bersubsidi hanya boleh dibeli oleh angkutan umum, truk, bus, alat pengankut barang lainnya, sedangkan kendaraan pribadi tidak diijinkan. Lagi pula dengan dinaikan BMM ada untungnya, orang akan mulai berhemat dalam menggunakan BBM, sehingga laju pencemaran gas buang kendaraan bermotor akan berkurang.

Jika dilihat-lihat dengan murahnya harga BBM orang sangat boros, untuk perjalanan di bawah 10 km saja orang lebih memilih naik motor atau mobil. Pelajar dan mahasiswa banyak yang menggunakan motor atau mobil sebagai kendaraan, padahal jarak dari rumah ke kampusnya cukup dekat. Sebagai alternatif mulailah untuk jalan kaki, bersepeda, atau naik angkutan umum untuk bepergian.

Telaah kritis
Para pengamat menilai Indonesia sudah masuk ke dalam proses liberalisasi sektor energi. Ichsanuddin Noorsy misalnya mengatakan,

95 persen sektor minyak dan gas bumi (Migas) Indonesia dikuasai korporasi asing. Ia menyajikan data Chevron menjadi salah satu penguasa terbesar Migas di Indonesia yang mengambil porsi 44 persen.

Selanjutnya ada Total E&P (10 persen), Conoco Phillips (8 persen), Medco Energy (6 persen), China National Offshore Oil Corporation (5 persen), China National Petroleum Corporations (2 persen), British Petroleum, Vico Indonesia, dan Kodeco Energy masing-masingnya satu persen. Sedangkan Pertamina yang notabene asli Indonesia hanya mendapatkan porsi 16 persen.

Sedangkan pengamat ekonomi dari Econit Advisory Group Hendri Saparini menilai ada kesalahan dalam paradigma pengelolaan energi di Indonesia. Menurutnya energi di Indonesia cuma dijadikan komoditas komersial semata, bukan komoditas strategis. Ini artinya semua orang boleh menguasainya sumber-sumber Migas di Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal dan anak peraturannya, sektor Migas dapat dikuasai asing 95 persen. Sedangkan sektor tambang 90 persen.

Padahal, jika porsi energi yang begitu besar dititipkan ke perusahaan BUMN yang jelas-jelas milik negara maka BUMN dipastikan mampu mengambil perannya menjadi pilar utama sektor perekonomian. Bukannya memberikan hak pengelolaan sumber daya Migas kepada asing dan menjadikan kita sebagai penonton. Ini sepertipemberian hak pengelolaan Migas di Blok Cepu kepada ExxonMobil (perusahaan asal Amerika Serikat) sementara Pertamina yang menjadi anak tiri di negerinya sendiri.

Lain lagi pendapat pengamat energi Kurtubi. Dia menilai ada kesalahan dalam UU Migas yang dalam prakteknya jelas-jelas telah merugikan negeri ini. Dia menilai kehancuran kedaulatan energi bersumber dari Undang-Undang Migas yang merugikan negara secara finansial. “Pengelolaan migas di Tanah Air adalah yang terburuk di Asia dan Oceania,” kata Kurtubi kepada wartawan.

Hasil survei teknologi global menunjukkan dari 143 negara di Asia, pengelolaan Migas di Indonesia ada di posisi 113 di Asia. Di Oceania, pengelolaan Migas Indonesia bahkan lebih buruk di bawah Timor Leste. Para pengamat ekonomi dan energi meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dan mengganti UU Migas yang masih berlaku saat ini.(Republika)

Penutup
Argumen yang menyebut pendirian Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) untuk menjaga stabilitas harga–sebenarnya hanyalah ketakutan negara maju (non OPEC) yang tak ingin direpotkan atau diganggu stabilitas produksinya–oleh “negara lemah” tapi kaya minyak. Kenyataannya, OPEC, hanya dijadikan corong negara maju (konsumen) mengatur produsen.

Indonesia dikenal sebagai negara OPEC, yang konon kaya minyak ternyata, kali ini, tetap harus ikut-ikutan sengsara menyambut kenaikan harga minyak. Maka masalah sebenarna dalam wacana kenaikan harga BBM ini adalah kemandirian kita sebagai bangsa. Hingga kita dapat menguasai sumber Migas kita untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia, dan itu tidak akan terwujud jika sebagian besar sumber Migas kita diserahkan kepada asing untuk dikelola. *****

( Dr Drs Ramli Lubis, MM : Penulis adalan Mantan Wakil Wali Kota Medan. )

http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17813:kenaikan-bbm-a-kemandirian-bangsa&catid=59:opini&Itemid=215

One response to “Kenaikan BBM dan Kemandirian Bangsa

  1. Kenaikan bbm akan menyengsarakan rakyat banyak, semoga saja pemerintah mengeti akan hal tersebut. Subsidi yang dibilang banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas meskipun benar, kata “banyak” disini apabila dibandingkan dengan jumlah orang kaya dan orang miskin di indonesia tentunya akan mengalami perbedaan pengertian.jumlah orang miskin lebih banyak di indonesia dibandingkan dengan orang kaya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s