Antasari di Lorong Gelap

KANDAS sudah perjuangan Antasari Azhar mencari keadilan. Mahkamah Agung pada Senin (13/2) menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Dengan demikian, Antasari tetap dinyatakan bersalah dan dihukum 18 tahun penjara karena terbukti terlibat pembunuhan berencana atas Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Sejauh ini Mahkamah Agung belum menyebutkan pertimbangan majelis hakim yang terdiri dari Hakim Agung Harifin A Tumpa, Joko Sarwoko, Komariah Sapardjaya, Imron Anwari, dan Hatta Ali. Yang sudah jelas putusan itu diambil dengan suara bulat, tanpa ada dissenting opinion.

Majelis hakim tentu mempertimbangkan dengan cermat, sangat cermat, tiga bukti baru yang diajukan Antasari dan 48 kekhilafan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili kasus itu.

Tiga bukti yang dijadikan novum ialah 28 lembar foto Nasrudin sebelum dan sesudah autopsi oleh Abdul Mun’im Idris, foto mobil Nasrudin yang menunjukkan bekas tembakan pada kaca mobil, dan hasil penyadapan KPK terhadap nomor telepon seluler yang digunakan Nasrudin dan Antasari.

Lewat novum itu Antasari ingin menunjukkan tidak ada pesan singkat berupa ancaman yang ia kirim kepada Nasrudin. Selain itu, ternyata ada peluru lain yang ditembakkan ke tubuh Nasrudin, di luar dua peluru yang selama ini menjadi alat bukti. Singkat kata, novum tersebut justru menunjukkan ada rekayasa menjerat Antasari dalam kasus pembunuhan itu.

Tak ada gading yang tak retak. Sejarah peradilan pun diwarnai salah vonis seperti dalam kasus Sengkon dan Karta yang dituduh membunuh tetangga mereka. Pembunuh sebenarnya justru terungkap setelah dua orang itu menjalani separuh hidup di bui.

Jangan sampai Antasari menjalani peradilan sesat. Apalagi, Komisi Yudisial menemukan adanya pelanggaran kode etik oleh tiga hakim yang menangani kasus Antasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Komisi Yudisial menilai tiga hakim itu, yakni Heri Swantoro, Prasetyo Ibnu Asmara, dan Nugroho Setiaji, melanggar prinsip profesionalitas karena mengabaikan sejumlah barang bukti penting di pengadilan.

Itulah sebabnya Komisi Yudisial mengeluarkan rekomendasi agar Mahkamah Agung menjatuhi sanksi kepada tiga hakim itu. Akan tetapi, lembaga tertinggi peradilan itu malah mempromosikan mereka. Lebih aneh lagi, Mahkamah Agung malah menghapus delapan poin kode etik yang dilanggar.

Semangat membela korps sangat kental terasa dalam keputusan peninjauan kembali sampai-sampai buruk rupa hakim, kode etik yang dibelah. Antasari kini berjalan tertatih-tatih di lorong gelap keadilan.

Sekalipun demikian, sekalipun hukum compang-camping, sekalipun peradilan itu sesat, orang harus menghormati putusan hakim. Tradisi menghormati putusan pengadilan sama pentingnya dengan keadilan itu sendiri.
http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/02/02/299052/70/13/Antasari_di_Lorong_Gelap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s