Stop Pembelian Pesawat Presiden!


Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yogi Gustaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dan Indonesia Human Rights Committee For Social Justice meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan pembelian pesawat Presiden yang total memakan anggaran Rp 496 miliar.

Saat ini, MK sedang memproses sidang gugatan Koalisi APBN untuk kesejahteraan rakyat terhadap APBN Perubahaan 2011 yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Salah satu contohnya adalah pembelian pesawat Presiden jenis boeing.

“Anggaran untuk pembelian pesawat kepresidenan diperoleh dari utang berbentuk promissory
notes. Pembelian pesawat dengan utang, ini sangat mencemaskan sekali,” ujar Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya Jumat (18/11/2011).

Uchok menegaskan, pembelian pesawat dengan dana utang bukan membanggakan bangsa Indonesia, karena pesawat kepresidenan bukan untuk kebutuhan real kesejahteraan rakyat miskin yang sangat mendesak.

Uchok mengklaim, pembelian pesawat ini hanya memenuhi nafsu hedon pejabat belaka.

Nafsu keinginan pembelian pesawat Presiden semakin dipertegas oleh keterangan pemerintah lewat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo

Ia mengatakan lebih prioritas biaya pesawat demi penghematan anggaran dan keamanan Presiden dibanding dengan alokasi anggaran kesehatan.

Mereka berdalih Undang-Undang kesehatan dan APBN dalam posisi setara. Sehingga berlaku teori hukum lex spesialis derogat lex generali, yakni Undang-Undang APBN yang mengenyampingkan UU Kesehatan. Karenanya, pembatalan pembelian pesawat kepresidenan harus ditempuh.

Direktur Kajian Politik Hukum IHCS Ridwan Darmawan menambahkan agar anggaran pembelian pesawat kepresidenan sebesar Rp 496 miliar dialihkan untuk anggaran kesehatan masyarakat, yang pada tahun 2011 dalam APBN-Perubahaan 1,94% dari total APBN-Perubahaan 2011.

“Sudah sangat jelas dalam UU Kesehatan, pemerintah diamanahkan untuk anggaran kesehatan harus sebesar lima persen dari total APBN di luar gaji pegawai. Dengan membatalkan pesawat kepresidenan berarti sudah melarang para pejabat untuk hidup hedon dari uang APBN,” ujar Ridwan.
Penulis: Yogi Gustaman
Editor: Anwar Sadat Guna
http://m.tribunnews.com/2011/11/18/stop-pembelian-pesawat-presiden

SBY Dituding Hedon Beli Pesawat Rp 431 Miliar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yogi Gustaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gaya hidup hedon atau mewah bukan saja mendera para legislator di gedung DPR RI.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun ingin merasakan hal yang sama, dengan jalan membeli pesawat kepresidenan green aircraft.

Anggaran yang digunakan untuk membeli pesawat super mewah itu berasal dari kocek APBN-Perubahan 2011 dan APBN 2012 yang total harga pesawatnya mencapai Rp 431 miliar.

“Rupanya Presiden SBY sepertinya tidak mau kalah dengan anggota DPR yang bergaya hedon. Presiden SBY dengan uang negara ingin membeli green aircraft pesawat kepresidenan,” ujar Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (18/11/2011).

Parahnya, kata Uchok, anggaran untuk pembelian pesawat jenis Boeing Jet 2 didapat dari utang berbentuk promissory notes atau surat sanggup bayar.

Menurut Uchok, ini tak membanggakan bangsa karena bukan untuk kesejahteraan rakyat miskin. “Ini hanya memenuhi nafsu hedon para pejabat publik,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretariat Nasional FITRA dan dan Indonesia Human Rights Committee for Social Justice meminta Ketua MK Mahfud MD membatalkan pembelian pesawat presiden.

MK sedang memproses sidang gugatan Koalisi APBN untuk kesejahteraan rakyat atas APBN-P 2011 yang tak pro-rakyat.

Direktur Kajian Politik Hukum IHCS Ridwan Darmawan menambahkan agar anggaran pembelian pesawat kepresidenan sebesar Rp 431 miliar dialihkan untuk anggaran kesehatan masyarakat, yang pada tahun 2011 dalam APBN Perubahaan 1,94% dari total APBN perubahaan 2011.

“Sudah sangat jelas dalam UU Kesehatan, pemerintah diamanahkan untuk anggaran kesehatan harus sebesar lima persen dari total APBN di luar gaji pegawai. Dengan membatalkan pembelian pesawat kepresidenan berarti sudah melarang para pejabat untuk hidup hedon dari uang APBN,” ujar Ridwan.
Penulis: Yogi Gustaman
Editor: Anwar Sadat Guna
http://m.tribunnews.com/2011/11/18/sby-dituding-hedon-beli-pesawat-rp-496-miliar

Pimpinan Malaysia dan Brunei Saja Gunakan CN 235 jenis VVIP

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Ramai ramai membicarakan pesawat kepresidenan , ternyata pimpinan di negara tetangga Malaysia dan Brunei malah menggunakan pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia dari tipe CN 235 jenis VVIP.

Selain digunakan di dua negara itu menurut pengamat penerbangan Dudi Sudibyo, sekitar 500 unit pesawat CN 235 di dunia sekitar 60% komponen yang digunakan oleh 500 pesawat itu berasal dari PT Dirgantara Indonesia di Bandung.

Sementera tender dan pembelian untuk pesawat kepresidenan Indonesia senilai pesawat seharga Rp525 miliar telah disetujui.

Sehingga cukup miris rasanya kata Dudi mengomentari pembelian pesawat kepresidenan , Jumat (10/1/2012), negara lainnya saja menghargai produk Indonesia, Indonesia sendiri tidak menghargai produknya.

Indonesia sendiri memilih jenis produk Boeing tipe 737 800 Next Generation (NG) yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Presiden.

Sementara jenis pesawat ini menurut Dudi Sudibyp, tidak semua landasan di Indonesia dapat didarati jenis pesawat ini, Sedang untuk penerbangan ke luar negeri juga perlu dipertanyakan , apakah mobilitas penerbangan presiden ke luar negeri sudah semakin meningkat ?.

Berdasarkan data periode 2004 hingga 2009 perjalanan presiden RI ke luar negara pada masa pemerintahan Megawati dilakukan sebanyak 15 kali dengan negara tujuan sebanyak 45 negara, sedang pada masa pemerintah SBY perjalanan ke luar negeri sebanyak 35 kali,

Sewaktu ditanya pendapatnya apakah lebih baik memiliki pesawat sendiri atau dengan menyewa pesawat ?, Dudi mengaku jauh lebih murah menyewa pesawat dibanding harus membeli pesawat. Karena dengan membeli pesawat i berarti ada dana tersendiri yang harus dikeluarkan, antara lain untuk biaya perawatan, pengnatian spare part, belum lagi ditambah biaya operasional untuk awak pesawat.

Pada kesempatan yang sama menurut Dudi, Indonesia telah memilik pesawat Kepresiden jenis BAe-146 buatan British Aerospace, Inggris yang dibeli pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, keberadaan pesawat itu sendiri saat ini dititipkan ke anak perusahaan Pertamina, Pelita Air Service.

Presiden Soeharo juga menggunakan pesawat DC-10 milik GIA saat berkunjung ke luar negeri. Di dalam pesawat itu ada kamar tidur khusus presiden. Pesawat kepresidenan lain yang dipakai Presiden Soeharto adalah pesawat jenis A330. Ini pesawat kepresidenan pertama dari perusahaan Airbus. Pesawat inilah yang sering dipakai Presiden Soeharto hingga dia lengser pada 1998.

Tercatat saat ini ada beberapa kepala negara di dunia yang menggunakan pesawat Kepresidenan antara lain Brunei Dassalam, Perancis, Brazil, Amerika dua peasawt jenis Boeing 737 200 B serta Rusia dengan jumlah pesawat 2 buah.
Penulis: Budi Prasetyo
http://m.tribunnews.com/2012/02/10/pimpinan-malaysia-dan-brunei-saja-gunakan-cn-235-jenis-vvip

Pesawat Kepresidenan RI Dipesan Khusus dari AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com Hasanuddin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Istana Kepresidenan RI telah memutuskan membeli pesawat khusus Kepresidenan RI. Pesawat dijadwalkan tiba di tanah air dan bisa digunakan pada Agustus 2013 mendatang. Pesawat jenis Boeing Bussiness Jet 2 Green Aircraft  ini dipesan khusus di Amerika Serikat. Saat ini pemesanan dalam tahap desain.

Sekertaris Kementerian Sekretaris Negara, Lambok Nahatan, kepada pers di kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis (9/2/2012), mengatakan  pesawat jenis ini termasuk cabin security tidak dirancang sebagaimana pesawat pribadi. “Yang dilihat seakan-akan semacam pesawat pribadi yang luar biasa. Tidak seperti itu. Tidak dirancang pesawat pribadi khusus,” kata dia.

Namun diakui desain pesawat dibuat dengan ruangan-ruangan tertentu untuk para ajudan dan pengawal Presiden serta penumpang lainnya. “Karena Presiden tidak ingin super mewah. Tapi bisa memenuhi kebutuhan kegiatan Presiden. ini tidak dirancang semacam super lux,” katanya.

Mei 2012 ini direncanakan pesawat ini akan diisi dan dikerjakan pada tahap berikutnya dengan cabin interior dan cabin security. “Boeing itu cabin untuk biasa. Tapi pemesanan khusus harus perusahaan lain,” katanya.

Setelah itu dilakukan pemasangan tangki oleh completion center yang berpengalaman mengerjakan cabin interior dan memasang security system pesawat untuk VVIP pada 2012-2013. “Untuk cabin dan security system sedang proses pelelangan,” katanya.  Pesawat yang kelak digunakan Presiden SBY dan Presiden berikutnya itu dibeli menggunakan dana APBN seharga 91,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 825 miliar.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Ade Mayasanto
http://m.tribunnews.com/2012/02/09/pesawat-kepresidenan-ri-dipesan-khusus-dari-as

Pesawat Presiden BBJ 2 Kurang Layak di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pengamat penerbangan Dudi Sudibyo mempertanyakan rencana pemerintah membeli pesawat kepresidenan, pesawat berbadan lebar, tipe 737-800 Boeing Business Jet 2. ‘Besi terbang’ seharga Rp 820 miliar itu akan mubazir, karena banyak landasan kecil di Indonesia yang tidak bisa didarati.

Istana Kepresidenan RI telah memutuskan membeli pesawat khusus Kepresidenan RI. Pemerintah telah sepakat membelanjakan 91.209.560,61 dolar AS, atau setara Rp 820 milair (asumsi 1 dolar AS = Rp 9.000), dan pesawat dijadwalkan tiba di tanah air, dan bisa digunakan pada Agustus 2013 mendatang. Pesawat jenis Boeing Bussiness Jet 2 ini dipesan khusus di Amerika Serikat. Saat ini pemesanan dalam tahap desain.

Pengamat penerbangan Dudi Sudibyo menyayangkan keputusan pemerintah membeli pesawat berbadan lebar itu. Sebab dengan panjang badan 39,5 meter, lebar sayap 35,8 meter, dan tinggi 12,5 meter, dipastikan pesawat tidak dapat mengangkut presiden apabila mengunjungi daerah- daerah yang masih memiliki bandara perintis. Seharusnya pesawat CN 235 buatan PT Dirgantara Indonesia yang banyak digunakan pemimpin negara tetatanggalah yang cocok.

Sedang untuk penerbangan ke luar negeri, kata wartawan senior ini, volume kunjungan presiden masih jarang-jarang. Ia membeberkan data kunjungan presiden ke luar negeri dalam 10 tahun terakhir.

Perjalanan presiden RI ke luar negara pada masa pemerintahan Megawati sebanyak 15 kali dengan negara tujuan sebanyak 45 negara. Sedang pada masa pemerintah SBY perjalanan ke luar negeri sebanyak 35 kali.

Dan dari sisi biaya, membeli pesawat jauh lebih boros dibandingkan menyewa saja, untuk kepentingan sewaktu-waktu. “Jadi jauh lebih murah menyewa pesawat dibanding harus membeli pesawat kepresidenan. Karena dengan membeli pesawat berarti ada dana tersendiri yang harus dikeluarkan, antara lain untuk biaya perawatan, penggantian sparepart, belum lagi ditambah biaya operasional untuk awak pesawat,” kata Dudi.

Dudi mengemukakan, Indonesia sebenarnya telah memilik pesawat kepresiden jenis BAe-146 buatan British Aerospace, Inggris. Pesawat ini dibeli pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pesawat ini sekarang dititipkan ke anak perusahaan Pertamina, Pelita Air Service.

Presiden Soeharo dulu menggunakan pesawat DC-10 milik Garuda Indonesia saat berkunjung ke luar negeri. Presiden menyewa, tidak membeli sendiri. Di dalam pesawat itu ada kamar tidur khusus presiden.

Pesawat kepresidenan lain yang dipakai Presiden Soeharto adalah pesawat jenis Aiurbus, A330. Ini pesawat kepresidenan pertama dari perusahaan Airbus, sering dipakai Presiden Soeharto hingga dia lengser pada 1998.

Beberapa kepala negara di dunia yang menggunakan pesawat kepresidenan sederhana, tidak secanggih BBJ 2 antara lain Sultan Brunei Darusssalam, Presiden Perancis, Presiden Brazil, Presiden Amerika dengan dua pesawat jenis Boeing 737-200 B serta Rusia dengan jumlah pesawat dua buah. (tribunnews.com/budi pras)
Penulis: Budi Prasetyo
Editor: Domu D. Ambarita
http://m.tribunnews.com/2012/02/10/pesawat-presiden-bbj-2-kurang-layak-di-indonesia

Ngotot Beli Pesawat, Istana tak Hargai Audit BPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seknas FITRA mengecam pernyataan pihak Istana yang menyatakan biaya untuk membeli pesawat bukan berasal dari utang luar negeri. Pernyataan seperti itu, menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA, Ucok Sky Khadafi, meniadakan hasil audit BPK sebelumnya.

“Penyangkalan terhadap pembelian pesawat dari utang, sudah jelas menginjak-injak hasil BPK alias tidak menghargai hasil audit BPK,” kata Ucok kepada tribun, Jumat (9/2/2012).

Menurutnya, pihak Istana tak tahu malu atas pembelian pesawat tersebut. Apalagi, uang pembelian merupakan uang negara yang seharusnya diperuntukkan demi kesejahteraan rakyat.

“Padahal, kalau bulan 1-3, biasanya pemerintah hanya membayar gaji pegawai, kok tumben, untuk pembelian pesaewat sudah ada. Untuk itu, kami dari FITRA tetap meminta pengadaan pesawat supaya dibatalkan,” ujarnya.

Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan memutuskan membeli pesawat Kepresidenan RI. Pembelian pesawat sudah dibicarakan dengan Komisi II DPR RI. Rencananya pesawat Kepresidenan RI jenis Boeing 737 ini akan tiba dan bisa digunakan pada 2013 mendatang.

“Proses pengadaan pesawat ini sudah jauh dan dilakukan pengkajian dari berbagai segi. Sampai pada kesimpulan membeli pesawat. Rencana ini sudah lama,” kata Sekertaris Kementerian Sekretaris Negara, Lambok Nahatan.

Dia membantah dana untuk membeli pesawat diambil dari utang luar negeri. “Tidak ada pemikiran itu. Untuk membeli pesawat utang dulu. Ini dananya bersumber dari APBN,” kata Lambok.

Dia mengatakan ada semacam pemikiran diluar seolah-olah dana membeli pesawat Kepresidenan RI ini akan mengurangi dana untuk pendidikan.

“Ini juga kurang pas karena pengadaan pesawat ini tidak pernah mengganggu dana untuk pendidikan. Karena, bahwa untuk kebutuhan pendidikan sudah dijamin oleh konstitusi kita,” kata dia.
Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Ade Mayasanto
http://m.tribunnews.com/2012/02/09/ngotot-beli-pesawat-istana-tak-hargai-audit-bpk

Di ketinggian 10500m dipesawat kepresidenan, Presiden SBY mengajak rombongan dan wartawan bernyanyi bersama lagu ciptaannya, setelah mengikuti Sidang Majelis Umum PBB, New York. JApan. Jumat. (28/9) Di ketinggian 10500m dipesawat kepresidenan, Presiden SBY mengajak rombongan dan wartawan bernyanyi bersama lagu ciptaannya, setelah mengikuti Sidang Majelis Umum PBB, New York. Japan.

Fitra: Duit Utang Dialokasikan untuk Bermewah-Mewahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Di tengah meningkatnya suhu politik, LSM Fitra merilis utang luar negeri Indonesia yang kini total hampir mencapai Rp 2.000 triliun, tepatnya Rp 1.937 triliun. Peningkatan utang itu dialokasikan untuk kepentingan bermewah- mewah.

“Utang negara yang bernama Republik Indonesia pada tahun 2010 atau zaman Presiden SBY sebesar Rp 1.677 triliun. Pada tahun anggaran 2011 utang Indonesia sebesar Rp 1.803 triliun, dan pada 2012 mencapai Rp 1.937 triliun,” ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA, Ucok Sky Khadafi, di Jakarta, Minggu (5/2/2012).

Pada masa peralihan pemerintahan dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), utang mengalami kenaikan Rp 705 triliun. Posisi utang pada masa Megawati sebesar Rp 1.232 triliun (2003). Sedangkan posisi utang pada masa pemerintah SBY sebesar Rp 1.937 triliun pada anggaran 2012.

“Pengeleloaan utang oleh pemerintahan SBY sangat amburadul, dan mengecewakan. Utang dipakai untuk bermewah-mewahan yaitu memenuhi pembelian fasilitas para pejabat negara, seperti pembelian pesawat kepresidenan Rp 526 miliar.

Menurut Ucok, untuk pembelian pesawat kepresidenan, pemerintah behutang sebesar Rp 92 miliar (2011) dan Rp 339 miliar (2012). Selain itu, katanya lagi, anggaran PNPM Mandiri yang berasal utang mengalami kebocoran Rp 200 miliar.

“Dengan demikian, jelas Indonesia berutang tetapi hanya untuk dikorup pejabat-pejabat publik. Kalau pada anggaran 2012 jumlah utang Rp 1.937 triliun dan penduduk Indonesia berjumlah 259 juta

orang, berarti tiap orang harus menanggung Rp7.478.764,” kata Ucok.
Terkait kondisi itu, Seknas FITRA, Pukat Korupsi FH UGM, Komite Peyelidikan, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, mendesak pemerintah SBY melakukan moratorium (penghapusan) pembayaran utang.

“Selain itu, kami juga meminta pemerintah untuk membatalkan pembelian pesawat yang dana bersumber dari utang tersebut,” demikian Ucok Sky Khadafy. (*)

Penulis: Rachmat Hidayat | Editor: Taryono
http://www.tribunnews.com/2012/02/06/duit-utang-dialokasikan-untuk-kepentingan-bermewah-ria

PKS Pertanyakan Pembelian Pesawat Kepresidenan

Ahmad Dani – Okezone
JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra, mempertanyakan pengadaan pesawat jenis 737-800 Boeing Bussiness Jet 2 Green Aircraft untuk pesawat kepresidenan.

Menurut Indra, keinginan presiden memiliki pesawat telah lamai disampaikan dan disetujui anggota DPR periode 2004-2009. Namun Indra mempertanyakan ketidaktransparanan tender pengadaan pesawat.

“Pembelian pesawat yang tepatnya dikatakan pengadaan ini sebenarnya sudah lama diajukan dan dibayarkan oleh negara per tahap.Prototipe rangkanya saja sudah mulai dibuat dua tahun belakangan ini dan sekarang bangunannya sudah hampir selesai. Jadi sulit sekali untuk membatalkannya,” kata Indra dalam keterangan pers tertulis, Minggu (12/2/2012) malam.

Pemerintah diminta menjelaskan secara detil ke publik rincian proyek pengadaan pesawat mewah ini. Alasannya kondisi ekonomi masyarakat menjadi tanggung jawab yang harus diprioritaskan pemerintah dibanding menghabiskan anggaran untuk keperluan yang tidak mendesak.

Indra berharap publik secara jeli mencermati pembelian pesawat ini karena pemerintah telah melunasi biaya pembelian pesawat RI 1 buatan Boeing jenis Boeing Business Jet 2 Green Aircraft seharga US$91,2 juta setara Rp850 miliar.

Rinciannya, sebesar US$58,6 juta untuk badan pesawat, US$27 juta interior kabin, US$4,5 juta sistem keamanan, dan US$1,1 juta untuk biaya administrasi.

“Coba teliti interiornya yang sangat besar dan biaya administrasi untuk apa saja? Itu yang harus dijelaskan. Jangan sampai ini menjadi lahan korupsi baru,” tegasnya.

Selain itu, anggota Komisi Hukum DPR ini meminta KPK dan PPATK ikut meneliti proses pengadaan pesawat. KPK menurutnya bisa melakukan supervisi proses teender.

“Karena saya yakin akan banyak sekali tangan-tangan ketiga yang bermain dan harus dilihat bagaimana permainannya oleh KPK. Terkait PPATK , melihat transaksi-transaksi aneh yang melaju kencang ke rekening pejabat mengenai pembelian pesawat,” imbuhnya. (fer)
http://m.okezone.com/read/2012/02/13/337/574376/pks-pertanyakan-pembelian-pesawat-kepresidenan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s