Ingin Bubarkan KPK, Marzuki Tak Pantas Jadi Negarawan

TEMPO Interaktif, Jakarta – Usulan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie agar Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan dikecam sejumlah kalangan, termasuk akademisi.

»Pikiran-pikiran seperti itu lazimnya muncul dari pihak yang diuntungkan dengan suasana yang koruptif,” kata pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, saat dihubungi, Sabtu, 30 Juli 2011.

Menurut Abdul Fickar, sebagai pemimpin lembaga negara, Marzuki seharusnya cerdas dalam menyikapi sesuatu, bukannya berpikir tidak logis dan pragmatis. »Dia sama sekali tidak pantas disebut sebagai negarawan karena wawasannya pendek seperti itu,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Marzuki menyebut sebaiknya KPK »bedhol desa” atau lembaganya dibubarkan saja, jika tudingan Muhammad Nazaruddin terbukti benar. »Kembalikan kepada penegak hukum yang ada dengan pengawasan yang lebih baik,” ujarnya di Gedung DPR, kemarin.

Nazaruddin sendiri sebelumnya menuding sempat ada pertemuan antara dirinya dengan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja, pada 2010. Pertemuan di sebuah restoran di Jakarta itu dihadiri juga oleh Juru Bicara KPK Johan Budi. Namun Ade dalam sejumlah kesempatan membantah ada kesepakatan antara dirinya dengan Nazaruddin dalam pertemuan tersebut.

Tersangka kasus suap Wisma Atlet tersebut juga menuding Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah membuat kesepakatan dengan Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Nazaruddin, Anas menjamin Chandra terpilih sebagai pimpinan KPK periode 2011-2015, asalkan dia dan sejumlah politikus Demokrat tidak diperiksa KPK dalam kasus suap Wisma Atlet.

Chandra juga dituduh Nazaruddin pernah mengadakan pertemuan dengan Anas dan Ketua DPP Demokrat Benny K Harman di rumah Nazaruddin, guna membahas penanganan KPK terhadap kasus pengadaan baju hansip Pemilu. Nazaruddin mengklaim, pertemuan itu terekam kamera CCTV rumahnya. Namun tuduhan ini dibantah Chandra dan Benny.

Abdul Fickar menilai, jika benar terjadi, sejumlah pertemuan pejabat KPK dengan Nazaruddin yang saat itu anggota DPR, memang kurang etis. »Namun bukan berarti adanya pertemuan itu jadi alasan kuat untuk membubarkan KPK,” kata dia. »Di tengah masyarakat kita yang koruptif, KPK masih sangat diperlukan.”
ISMA SAVITRI
http://m.tempointeraktif.com/2011/07/30/349123/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s