Grand Strategy

KE manakah negara akan dibawa bila pemimpin tak memiliki grand strategy? Itulah pertanyaan yang harus diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pertanyaan itu kian mengganggu akal waras kita terlebih setelah menyaksikan bagaimana sang pemimpin menyelesaikan orang yang dituduh bermasalah di tubuh Partai Demokrat, partai yang berkuasa. Cara menyelesaikannya ialah dengan cara tidak menyelesaikan masalah.

Yang dituduhkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terhadap sejumlah elite Partai Demokrat menyangkut korupsi uang APBN. Padahal, korupsi merupakan masalah sangat dahsyat di negeri ini. Republik ini bahkan disebut sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Akan tetapi, Presiden Yudhoyono jelas tidak memiliki grand strategy untuk membasmi korupsi di tingkat negara. Jangankan di tingkat negara, di tingkat partai saja ia tak memiliki strategi.

Membersihkan tubuh partai tentu tidak sesulit membersihkan tubuh negara, apalagi jika itu hanya nila setitik. Dengan anggapan postulat besar menjunjung tinggi praduga tak bersalah tetap dipakai di level partai, mestinya Yudhoyono berani mengambil tindakan menonaktifkan semua orang Demokrat yang dituduh Nazaruddin mencuri uang negara.

Selain itu, Yudhoyono dapat memerintahkan mereka yang dituduh korupsi oleh Nazaruddin itu untuk melakukan pembuktian terbalik atas harta kekayaan yang mereka miliki. Misalnya, berapakah harta kekayaan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sekarang dan dari manakah harta kekayaan itu diperoleh?

Penonaktifan dan pembuktian terbalik atas kekayaan elite Partai Demokrat yang bermasalah itu menunjukkan Yudhoyono memiliki kemauan politik dan sekaligus tindakan internal yang sangat keras untuk membersihkan partainya dari tuduhan korupsi. Bila kemudian tidak terbukti bersalah, semua yang dinonaktifkan itu dapat diaktifkan kembali dan nama mereka direhabilitasi. Namun, yang dilakukan Yudhoyono di rapat koordinasi nasional (rakornas) justru cuma mengimbau agar kader yang bermasalah keluar dari Partai Demokrat.

Pidato di rakornas itu jelas memperlihatkan Yudhoyono hanya memimpin pemberantasan korupsi sebatas retorika. Lidah memang tiada bertulang.

Bertambah celaka, 10 Komitmen Sentul, yang dihasilkan rakornas itu, malah dibacakan orang yang termasuk diduga bermasalah.

Yudhoyono bukan hanya Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Jauh lebih besar daripada itu, ia Presiden Republik Indonesia. Caranya mengatasi tuduhan korupsi di tubuh partainya, yaitu mengatasi masalah tanpa mengatasi masalah, menunjukkan ia tidak punya strategi, apalagi grand strategy sebagai presiden.
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/26/245099/70/13/Grand-Strategy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s