Apa Kata Dunia Menkeu Tak Kelola Keuangan Dengan Baik

RMOL.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku tidak puas dengan kinerja laporan keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah Menteri Agus Martowardojo yang ternyata masih wajar dengan pengecualian (WDP).

“Saya tidak puas apalagi Ke­men­keu yang mendapat wajar de­ngan pengecualian. Kemenkeu ha­rusnya wajar tanpa penge­cua­lian. Apa kata dunia kalau Ke­menkeu saja mengelola ke­ua­ngannya tidak benar, begitu juga pajak,” tegas anggota II BPK Tau­fiequrachman Ruki di sela-sela pertemuan BPK Se-ASEAN di Hotel Atlet Century Park, Se­nayan, Jakarta, kemarin.

Menurut bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, sejak sistem keuangan diper­bai­ki pada 2003, hingga kini pe­me­rintah selalu mendapatkan ra­por buruk alias disclaimer (tak mem­berikan opini). Baru tahun ke­enam dan ketujuh yang wajar dengan pengecualian.

Meski begitu, Ruki mengha­rap­kan ada perubahan yang baik da­lam pengelolaan keuangan, baik itu instansi maupun tingkat kementerian, khususnya di Ke­menkeu  yang berkantor di Lapa­ngan Banteng, Jakarta Pusat.

“Tapi kita mesti maklum, me­ngelola 40.000 lebih satuan kerja dan keuangan itu tidak gampang dalam waktu delapan tahun. Se­tahu saya, Amerika saja 12 kali di­sclaimer-nya,” jelas Ruki.

Seperti diketahui, beberapa la­po­ran keuangan kementerian men­dapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada 2010.

BPK memberikan opini WTP ke­pada 53 Laporan Ke­uangan Ke­­menterian dan Lem­baga (LKKL) tahun 2010. Jumlah ini naik di­banding tahun 2008 seba­nyak 35 LKKL dan 45 LKKL di 2009.

Menanggapi itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemen­keu Sony Loho yang dikon­fir­masi Rakyat Merdeka menga­ta­kan, hasil au­dit BPK terhadap ke­menterian­nya itu karena fak­tor piutang pajak yang men­jadi kualifikasi.

Menurut Sony, opini WDP yang diterima Ke­menkeu juga karena masih ada­nya mafia per­pajakan. “Kita sedang beres-be­res te­rus. Kita sendiri belum puas dan mau­nya lebih baik. Cuma masa­lah di kita itu cukup kom­pleks. Ke­menkeu banyak yang diurus ter­masuk perpajak­an, nggak bisa cepat,” beber Sony.

Hingga saat ini, Sony mengaku pihak­nya terus melakukan eva­lua­si dan memperbaiki semua te­muan BPK. Termasuk mem­per­baiki masalah pemungutan pajak dan piutang pajak yang dari da­hulu kondisinya seperti itu.

“Sedang diperiksa satu per satu. Kita mau lihat yang mana piutang yang masih valid. Ada juga yang per­­usahaan sudah bang­krut, ini yang sedang diteliti case by case dan ini juga mau di­­kejar terus,” imbuhnya.

Dengan itu, Sony berharap opi­ni WDP dapat berubah men­jadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang bisa terwujud tahun depan.

Anggota Komisi XI DPR Indah Kurnia menilai, beban tugas Ke­menkeu sudah overload, sehing­ga mengakibatkan kiner­janya makin tidak maksimal. [rm]
http://m.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=34277

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s