Salam Gigit Jari

Posted: 22/11/2014 in Hot News
Tags: , , , , ,

023883800_1416570600-z7

LSI Paparkan Pamor Jokowi Pasca-Kenaikan Harga BBM – Liputan6.com
Sebuah slide yang memperlihatkan publik tidak terima kenaikan BBM sebesar 58.45 % , Jakarta, Jumat (21/11/2014). (Liputan6.com/Johan Tallo)

http://foto.liputan6.com/show/1/2137706/0/lsi-paparkan-pamor-jokowi-pasca-kenaikan-harga-bbm

http://news.detik.com/read/2014/11/19/175516/2753333/10/lagi-lagi-tni-ad-dan-brimob-bentrok-di-batam-mendagri-pun-minta-marinir-jadi-juru-damai

Moksa Hutasoit – detikNews

Jakarta – Bentrok lagi, bentrok lagi. Anggota TNI AD dan Brimob kembali terlibat keributan di Batam, Kepulauan Riau. Pemicunya sepele, yakni adu mulut di kios BBM. Saat ini, kedua kelompok sudah didamaikan.

Tapi tetap saja keributan yang membuat satu buah ruangan di Mako Brimob ini membuat Mendagri Tjahjo Kumolo meminta tolong pada KSAL Laksamana Marsetio ikut membantu mengerahkan marinir menjadi juru damai.

Bentrokan ini untuk yang kesekian kali. Menteri Tjahjo khawatir bentrok ini akan terus terulang. Pada Rabu (19/11/2014) Tjahjo pun mengirimkan SMS ke KSAL.

“Slmt sore Yth’ pak KASAL — info sEKARANG Brimob dan Batalyon 134 di Batam bentrok lagi – mohon Marinir di Batam dapat ditugaskan sebagai penengah-sekedar usul-saya sudah koordinasi sama Gub/Wagub Kepri juga– cc Bp ‘Panglima TNI+ Bp Kapolri+Bp’MenkoPolhk Ham +Bp Seskab+ Kasad–,” demikian isi SMS Tjahjo ke KSAL.

Sebelumnya, dimediasi Wakil Gubernur Kepri Soeryo Respationo, pimpinan TNI dan Polri bertemu di Markas Brimob, Rabu siang. Hadir dalam mediasi itu, Danrem Wira Pratama 033 Brigjen TNI Eko Margiyono dan Kasat Brimob Polda Kepri Kombes Tory Christianto.

Perselisihan antara anggota Yonif-134 dan personel Brimob terjadi di depan Markas Brimob, Rabu(19/11/2014). Berawal saat 2 anggota TNI berpangkat Pratu Praka bertemu 2 anggota Brimob di kios eceran jalan Trans Barelang, Kecamatan Sagulum. Entah kenapa mereka adu mulut.

“Kejadian itu menyebar pada sejumlah anggota Batalion Infanteri lainnya. Sedikitnya 30 orang mendatangi markas Brimob untuk mengklarifikasi,” kata Brigjen Eko Margiyono.

Kombes Tory Christianto mengatakan hal yang sama. Dua anggota Brimob yang adu mulut dengan anggota TNI berpangkat Bripda. “Sekarang sudah didamaikan,” katanya.

Pada Minggu (21/9) lalu, anggota TNI dan Brimob juga bentrok di Markas Brimob. Bahkan sempat ada tembakan. 4 Anggota TNI terluka karena terkena tembakan pantulan.

Shalat Idul Adha, Sabtu Atau Minggu ?

Mimbar Jum’at, 2 October, 2014. Oleh: Subchan Agus Salim (Humas HTI Kota Tangerang)

Beberapa hari ini warga masyarakat menanyakan waktu kapan sebenarnya pelaksanaan shalat Idul Adha 1435 H, Sabtu atau Minggu besok? Sementara di beberapa masjid dan tempat umum di daerah Tangerang sudah terpampang spanduk-spanduk yang berisi informasi dan ajakan shalat Idul Adha. Sebagian spanduk tertulis Sabtu 4 Oktober dan sebagian yang lain tertulis Minggu 5 Oktober 2014. Yang pasti meski berbeda hari dan tanggal Masehi tapi semua informasi menyatakan bahwa shalat Idul Adha pada 10 Dzulhijjah 1435 Hijriyah. Aneh bukan? Bayangkan umat Islam yang masih dalam satu daerah Tangerang dan bahkan mungkin satu keluarga muslim yang serumah bisa berbeda dalam berhari raya Idul Adha. Permasalahan ini lebih hangat dan ramai menjadi perbincangan di dunia maya khususnya di jejaring sosial.

Mengapa masalah perbedaan waktu shalat Idul Adha ini sangat penting untuk dibahas? Setidaknya ada beberapa hal yang harus direnungkan oleh umat Islam di Tangerang khususnya dan di Indonesia pada umumnya, yakni:
Kita hidup dalam satu wilayah bahkan satu daerah geografis yang secara fakta dan ilmiah seharusnya mustahil berbeda dalam penentuan tanggal baik Masehi maupun Hijriyah.
Pihak yang shalat Idul Adha pada hari Sabtu maka hari itu adalah hari tasyrik yang umat Islam diharamkan berpuasa, namun bagi pihak yang shalat Idul Adha pada hari Minggu maka mereka akan melaksanakan puasa sunnah Arafah pada hari Sabtu. Disinilah terjadi kontradiksi antara umat Islam yang berpotensi perpecahan karena perbedaan waktu ibadah.
Puasa sunnah Arafah (9 Dzulhijjah) bagi umat Islam di manapun berada, ditetapkan oleh Rasulullah saw berdasarkan kesamaan waktu wukuf jamaah haji di padang Arafah. Lantas jika ada 2 waktu shalat Idul Adha berarti ada 2 waktu puasa sunnah Arafah yang juga berarti ada 2 wukuf, apakah demikian? Jika wukuf yang satu di padang Arafah Mekkah Arab Saudi, lantas dimanakah tempat wukuf yang lain???

Sebenarnya masalah yang pelik ini terjadi karena pemerintah Indonesia melalui Kementrian Agama telah menetapkan bahwa Idul Adha 1435 H tahun ini jatuh pada hari Minggu 5 Oktober 2014. Sementara pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa 1 Dzulhijjah 1435 H jatuh bertepatan dengan tanggal 25 September 2014, maka Wukuf atau Hari Arafah (9 Dzulhijjah) jatuh pada hari Jumat 3 Oktober 2014. Dengan demikian Idul Adha (10 Dzulhijjah) akan jatuh pada hari Sabtu 4 Oktober bukan hari Minggu 5 Oktober seperti ketetapan pemerintah Indonesia.

Tulisan ini dibuat bukan untuk memecah belah umat, namun sebagai salah satu upaya untuk memberi pemahaman yang benar dan mewujudkan persatuan umat sesuai Syariah Islam. Karena itu, penjelasan dan solusi atas permasalahan di atas adalah sebagai berikut:
Sesungguhnya ulama seluruh madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hanbali) telah sepakat mengamalkan ru’yat yang sama untuk Idul Adha. Yakni ru’yatul hilal (pengamatan bulan sabit) untuk menetapkan awal bulan Dzulhijjah, yang dilakukan oleh penduduk Mekkah. Ru’yat ini berlaku untuk seluruh dunia. Karena itu, kaum Muslim dalam sejarahnya senantiasa beridul Adha pada hari yang sama. Fakta ini diriwayatkan secara mutawatir (oleh orang banyak yang mustahil sepakat berbohong) bahkan sejak masa kenabian, dilanjutkan pada masa Khulafa’ ar-Rasyidin, Umawiyin, Abbasiyin, Utsmaniyin, hingga masa kita sekarang.
Bahwa bila umat Islam meyakini, bahwa pilar dan inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sementara Hari Arafah itu sendiri adalah hari ketika jamaah haji di Tanah Suci sedang melakukan wukuf di Arafah, sebagaimana sabda Nabi saw.:

“Ibadah haji adalah (wukuf) di Arafah”. (HR at-Tirmidzi, Ibn Majah, al-Baihaqi, ad-Daruquthni, Ahmad, dan al-Hakim).

Juga sabda beliau:

“….. Hari Raya Idul Adha kalian adalah hari ketika kalian menyembelih kurban, sedangkan Hari Arafah adalah hari ketika kalian (jamaah haji) berkumpul di Arafah”.(HR as-Syafii dari ‘Aisyah, dalam al-Umm, juz I, hal. 230).

Maka mestinya, umat Islam di seluruh dunia yang tidak sedang menunaikan ibadah haji menjadikan penentuan hari Arafah di tanah suci sebagai pedoman. Bukan berjalan sendiri-sendiri seperti sekarang ini. Apalagi Nabi Muhammad juga telah menegaskan hal itu. Dalam hadits yang dituturkan oleh Husain bin al-Harits al-Jadali berkata, bahwa Amir Makkah pernah menyampaikan khutbah, kemudian berkata:

“Rasulullah saw. telah berpesan kepada kami agar kami menunaikan ibadah haji berdasarkan ru’yat (hilal Dzulhijjah). Jika kami tidak bisa menyaksikannya, kemudian ada dua saksi adil (yang menyaksikannya), maka kami harus mengerjakan manasik berdasarkan kesaksian mereka”. (HR Abu Dawud, al-Baihaqi dan ad-Daruquthni).

Hadits ini menjelaskan: Pertama, bahwa pelaksanaan ibadah haji harus didasarkan kepada hasil ru’yat hilal 1 Dzulhijjah, sehingga kapan wukuf dan Idul Adhanya bisa ditetapkan. Kedua, pesan Nabi kepada Amir Mekkah, sebagai penguasa wilayah, tempat di mana ibadah haji dilaksanakan, untuk melakukan ru’yat; jika tidak berhasil, maka ru’yat orang lain, yang menyatakan kesaksiannya kepada Amir Mekkah. Berdasarkan ketentuan ru’yat global (seluruh dunia), maka Amir Mekkah berdasarkan informasi dari berbagai wilayah Islam dapat menentukan awal Dzulhijjah, Hari Arafah dan Idul Adha setiap tahunnya dengan akurat. Dengan cara seperti itu, kesatuan umat Islam, khususnya dalam ibadah haji dapat diwujudkan, dan kenyataan yang memalukan seperti sekarang ini dapat dihindari.
Menyerukan kepada seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia agar kembali kepada ketentuan syariah, baik dalam melakukan puasa Arafah maupun Idul Adha 1435 H, dengan merujuk pada ketentuan ru’yat untuk wuquf di Arafah, sebagaimana ketentuan hadits di atas.
Menyerukan kepada umat Islam di Indonesia khususnya untuk menarik pelajaran dari peristiwa ini, bahwa demikianlah keadaan umat bila tidak bersatu. Umat akan terus berpecah belah dalam berbagai hal, termasuk dalam perkara ibadah. Bila keadaan ini terus berlangsung, bagaimana mungkin umat Islam akan mampu mewujudkan kerahmatan Islam yang telah dijanjikan Allah? Karena itu, perpecahan ini harus dihentikan. Caranya, umat Islam harus bersungguh-sungguh, dengan segala daya dan upaya masing-masing, untuk berjuang bagi tegaknya Islam secara kafah (menyeluruh). Untuk perjuangan ini, kita dituntut untuk rela berkorban, sebagaimana pelajaran dari peristiwa besar yang selalu diingatkan kepada kita, yaitu kesediaan Nabi Ibrahim as. memenuhi perintah Allah mengorbankan putranya, Ismail as. Keduanya, dengan penuh tawakal menunaikan perintah Allah SWT itu, meski untuk itu mereka harus mengorbankan sesuatu yang paling dicintai. Akhirnya mari kita renungkan firman Allah Swt.:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kalian demi sesuatu yang dapat memberikan kehidupan kepada kalian”. (QS al-Anfal [8]: 24).

Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.

http://dakwahtangerang.com/shalat-idul-adha-sabtu-atau-minggu/

Salutogenesis

Posted: 12/09/2014 in Hot News

Salutogenesis is a term coined by Aaron Antonovsky,[1] a professor of medical sociology. The term describes an approach focusing on factors that support human health and well-being, rather than on factors that cause disease. More specifically, the “salutogenic model” is concerned with the relationship between health, stress, and coping.

Antonovsky’s theories reject the “traditional medical-model dichotomy separating health and illness”. He described the relationship as a continuous variable, what he called the “health-ease versus dis-ease continuum”.[1]

Derivation[edit]

The word “salutogenesis” comes from the Latin salus = health and the Greek genesis = origin. Antonovsky developed the term from his studies of “how people manage stress and stay well”.[2] He observed that stress is ubiquitous, but not all individuals have negative health outcomes in response to stress. Instead, some people achieve health despite their exposure to potentially disabling stress factors.

In his 1979 book, Health, Stress and Coping, Antonovsky described a variety of influences that led him to the question of how people survive, adapt, and overcome in the face of even the most punishing life-stress experiences. In his 1987 book, Unraveling the Mysteries of Health, he focused more specifically on a study of women and aging; he found that 29% of women who had survived concentration camps had positive emotional health, compared to 51% of a control group. His insight was that 29% of the survivors were not emotionally impaired by the stress. Antonovsky wrote: “this for me was the dramatic experience that consciously set me on the road to formulating what I came to call the ‘salutogenic model’.”[2]

In salutogenic theory, people continually battle with the effects of hardship. These ubiquitous forces are called generalized resource deficits (GRDs). On the other hand, there are generalized resistance resources (GRRs), which are all of the resources that help a person cope and are effective in avoiding or combating a range of psychosocial stressors. Examples are resources such as money, ego-strength, and social support.
GRDs will cause the coping mechanisms to fail whenever the sense of coherence is not robust to weather the current situation. This causes illness and possibly even death. However, if the sense of coherence is high, a stressor will not necessarily be harmful. But it is the balance between GRDs and GRRs that determines whether a factor will be pathogenic, neutral, or salutary. [1] [3]

Antonovsky’s formulation was that the GRRs enabled individuals to make sense of and manage events. He argued that over time, in response to positive experiences provided by successful use of different GRRs, an individual would develop an attitude that was “in itself the essential tool for coping”.[1]

Sense of coherence[edit]

The “sense of coherence” is a theoretical formulation that provides a central explanation for the role of stress in human functioning. “Beyond the specific stress factors that one might encounter in life, and beyond your perception and response to those events, what determines whether stress will cause you harm is whether or not the stress violates your sense of coherence.” [4] Antonovsky defined Sense of Coherence as:[2][5]
“a global orientation that expresses the extent to which one has a pervasive, enduring though dynamic feeling of confidence that (1) the stimuli deriving from one’s internal and external environments in the course of living are structured, predictable and explicable; (2) the resources are available to one to meet the demands posed by these stimuli; and (3) these demands are challenges, worthy of investment and engagement.” [6]

In his formulation, the sense of coherence has three components:
Comprehensibility: a belief that things happen in an orderly and predictable fashion and a sense that you can understand events in your life and reasonably predict what will happen in the future.
Manageability: a belief that you have the skills or ability, the support, the help, or the resources necessary to take care of things, and that things are manageable and within your control.
Meaningfulness: a belief that things in life are interesting and a source of satisfaction, that things are really worthwhile and that there is good reason or purpose to care about what happens.

According to Antonovsky, the third element is the most important. If a person believes there is no reason to persist and survive and confront challenges, if they have no sense of meaning, then they will have no motivation to comprehend and manage events. His essential argument is that “salutogenesis” depends on experiencing a strong “sense of coherence.” His research demonstrated that the sense of coherence predicts positive health outcomes.

Fields of application[edit]

Antonovsky viewed his work as primarily addressed to the fields of health psychology, behavioral medicine, and the sociology of health.[2] The term has been adopted in the medical fields of healthcare and preventive medicine.[citation needed] It has also been adopted as a term to describe contemporary approaches to nursing,[7] psychiatry,[8] and healthcare architecture.[9][10] The salutogenic framework has also been adapted as a method for decision making on the fly; the method has been applied for emergency care[11][12] and for healthcare architecture.[10][13][14] [15]

References[edit]

http://en.wikipedia.org/wiki/Salutogenesis

Image

Pertanyaan-pertanyaan Dasar Seputar JKN dan BPJS

 
Liputan6.com, Jakarta : Mulai 1 Januari 2014 sistem Jaminan Sosial terbaru atau JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) resmi diberlakukan. Namun masih banyak warga yang belum tahu apa itu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan JKN.
Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari warga yang masih bingung soal JKN dan BPJS seperti dirangkum liputan6.com, Selasa (31/12/2013):
Image

1. Apa itu JKN dan BPJS Kesehatan dan apa bedanya?

JKN merupakan program pelayanan kesehatan terbaru yang merupakan kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Nasional yang sistemnya menggunakan sistem asuransi. Artinya, seluruh warga Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan.

Bagaimana dengan rakyat miskin? Tidak perlu khawatir, semua rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi rakyat miskin untuk memeriksakan penyakitnya ke fasilitas kesehatan.

Sementara BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS ini adalah perusahaan asuransi yang kita kenal sebelumnya sebagai PT Askes. Begitupun juga BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

Antara JKN dan BPJS tentu berbeda. JKN merupakan nama programnya, sedangkan BPJS merupakan badan penyelenggaranya yang kinerjanya nanti diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).

Image

2. Siapa saja saja peserta JKN?

Sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dengan adanya JKN, maka seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya. Dan juga kepesertaanya bersifat wajib tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah.

3. Berapa iuran untuk Karyawan, PNS, TNI/POLRI, pedagang, investor, pemilik usaha atau perusahaan atau pihak yang bukan Penerima Bantuan Iuran ?

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi:

- Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu)

- Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.

- Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5 persen dari gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 2 persen dibayar oleh peserta.

Tapi iuran tidak dipotong sebesar demikian secara sekaligus. Karena secara bertahap akan dilakukan dari 1 Januari 2014 – 30 Juni 2015 adalah pemotongan 4 persen dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5 persen dibayar oleh Peserta.

Namun mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen oleh Peserta.

Sementara bagi peserta perorangan akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa:

- Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan

- Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per bulan

- Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per bulan

Pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Image

4. Fasilitas apa saja yang didapat jika ikut JKN?

A. Untuk peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)

- Pekerja penerima upah ( PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta, akan mendapatkan pelayanan kelas I dan II

- Pekerja bukan penerima upah (Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, karyawan swasta) akan mendapatkan pelayanan kelas I, II dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih.

- Bukan pekerja (investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan serta janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan. Termasuk juga wirausahawan, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, pedagang keliling dan sebagainya) bisa mendapatkan kelas layanan kesehatan I, II, dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih.

B. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang dibayarkan preminya oleh pemerintah mendapatkan layanan kesehatan kelas III

5. Apakah sistem pelayanan BPJS misalnya mengurus obat bisa lama dan dilempar sana-sini?

Direktur Kepersertaan BPJS, Sri Endang Tidarwati mengatakan bahwa sistem pelayanan BPJS akan lebih baik karena didukung oleh SDM yang banyak dan terlatih. Sementara bila semua data lengkap dan seluruh isian dalam formulir sudah terisi dengan baik, pihak BPJS (Badan penyelenggara Jaminan Sosial) mengklaim prosedur pendaftaran menjadi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) cukup 15 menit.

Image

6. Apakah tenaga kesehatan akan bersikap ramah terhadap peserta JKN?

Menteri Kesehatan menyampaikan, bila ada satu RS yang dokternya galak, maka pasien ini boleh pindah ke RS yang memiliki dokter yang ramah dan melayani dengan baik. Menkes mengatakan, lama-lama jumlah pasien di dokter galak tersebut akan berkurang. Sementara dokter yang melayani dengan baik dan gembira, jumlah pasien dan pendapatannya meningkat.

7. Manfaat dan layanan apa saja yang didapat peserta JKN?

Manfaat JKN mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Seperti misalnya untuk pelayanan pencegahan (promotif dan preventif), peserta JKN akan mendapatkan pelayanan:

- Penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.

- Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri pertusis tetanus dan Hepatitis B (DPT-HB), Polio dan Campak.

- Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi

- Skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.

- Jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).

Image

8. Alur pembuatan kartu BPJS Kesehatan seperti apa?

Direktur Pelayanan PT Askes Fadjriadinur mengatakan bahwa Anda bisa datang ke kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kemudian melakukan hal berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran

2. Pembayaran premi

Anda akan diberikan virtual account atau kode bank untuk pembayaran premi pertama yang bisa dilakukan melalui ATM atau bank terdekat yang saat ini sudah bekerjasama yaitu bank BRI, BNI dan Mandiri.

Untuk biaya premi peserta mandiri dengan perawatan kelas 3, sebulan hanya Rp 25.500 per orang, untuk perawatan kelas II sebulan Rp 42.500 per orang dan perawatan kelas I sebesar Rp 50.000 per orang.

Adapun besaran premi pada kelompok pekerja sebesar 5 persen dari gaji pokoknya, 2 persen dibayarkan oleh yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh perusahaan tempat pekerja bekerja.

3. Mendapat kartu BPJS Kesehatan yang berlaku di seluruh Indonesia

Setelah membayar premi, nantinya Anda akan mendapat kartu BPJS Kesehatan yang menjadi bukti bahwa Anda merupakan peserta JKN. Saat ini fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah otomatis melayani JKN. Sementara fasilitas kesehatan milik swasta yang dapat melayani JKN jumlahnya terus bertambah. Hanya tinggal sekitar 30 persen saja yang belum bergabung.

Image

9. Bagaimana dengan fasilitas kesehatan swasta?

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

10. Bagaimana alur pelayanan kesehatan, katanya tidak boleh langsung ke rumah sakit?

- Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

- Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.

- Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecuali berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Direktur Pelayanan PT Askes Fadjriadinur menambahkan, bila sudah aktif menjadi peserta, alur pelayanan menggunakan pola rujukan berjenjang yang dimulai dari sistem layanan primer hingga tersier.

Ia mengatakan, layanan primer terdiri atas Puskemas, klinik dokter pribadi serta klinik pratama (klinik swasta). Jadi nanti setiap orang mulai berobat dari sistem layanan primer dulu sehingga menghindari penumpukkan di satu rumah sakit. Khusus untuk keadaan darurat seperti kecelakaan atau penyakit yang tidak bisa ditangani di layanan primer, bisa langsung ke rumah sakit.

Image

11. Siapa yang menjamin program JKN akan berlangsung baik tanpa korupsi?

Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengawasan akan dilakukan oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) dan Lembaga pengawas independen. Dan secara internal, BPJS akan diawasi oleh dewan pengawas satuan pengawas internal.

12. Bagaimana jika terjadi kelebihan atau kekurangan iuran?

- BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan gaji atau upah peserta.

- Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi kerja dan atau peserta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya iuran.

- Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

13. Bila peserta tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, kemana harus mengadu?

Bila peserta tidak puas terhadap pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan atau BPJS Kesehatan.

Atau dapat langsung datang ke posko BPJS di kota dan desa. Ada juga hotline servis BPJS di nomor kontak 500-400.

(Fit/Igw)

http://health.liputan6.com/read/788613/pertanyaan-pertanyaan-dasar-seputar-jkn-dan-bpjs

Happy New Year 2014

Posted: 31/12/2013 in Uncategorized

Rudi Rubiandini

Posted: 17/08/2013 in Hot News
Tags: , ,

Gempa Tasik Bukti Lumpur Lapindo Bukan Bencana Alam

Kamis, 10 September 2009 18:44 wib

JAKARTA - Fakta tiadanya semburan lumpur yang muncul setelah gempa di Pantai Selatan Tasikmalaya dengan kekuatan 7,3 skala Richter (SR) serta gempa Yogyakarta 6,8 SR pada Senin 7 September lalu, membuktikan bahwa semburan lumpur Lapindo tidak muncul akibat getaran gempa Yogyakarta pada tahun 2006.

Demikian analisis dari pengamat Migas Institut Teknologi Bandung (ITB) Rudi Rubiandini di Jakarta, Kamis (10/9/2009). 

Rudi menjelaskan, setelah gempa Tasikmalaya berkekuatan 7,3 SR dan gempa Yogya 6,8 SR ternyata tidak ada mud vulcano. Juga tidak ada sumur migas yang blow out. “Padahal gempa Yogya tahun 2006 hanya 6,3 SR. Jadi apakah DPR masih bersikukuh gempa adalah penyebab semburan lumpur di Lapindo,” tanyanya. 

Dia berharap agar bukti autentik ini tidak dikesampingkan. Sehingga memaksa Tuhan mengirim gempa yang lebih besar sebagai bukti bahwa penyebab semburan Lapindo bukan karena lindu. (ful)

http://news.okezone.com/read/2009/09/10/1/256433/gempa-tasik-bukti-lumpur-lapindo-bukan-bencana-alam

Rudi Rubiandini Jabat Deputi Operasi BP Migas

Sabtu, 20 Agustus 2011 | 5:07

BP Migas

JAKARTA – Guru besar teknik perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), Rudi Rubiandini menjabat Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi menggantikan Wibowo Suseno Wirjawan.

Kepala BP Migas R Priyono saat serah terima jabatan (sertijab) dua Deputi BP Migas di Jakarta, Jumat, mengatakan, penunjukan Rudi dilakukan dengan pertimbangan kepentingan yang lebih luas.

“Kami ingin mencapai target ‘lifting’ (produksi) yang ditetapkan APBN Perubahan 2011 sebesar 945.000 barel minyak per hari dan 7.769 juta kaki kubik gas bumi per hari,” katanya.

Selain Rudi yang sebelumnya menjabat Sekretaris Pimpinan BP Migas, juga diserahterimakan jabatan Deputi Pengendalian Keuangan kepada Achmad Syakhroza yang guru besar “corporate governance” dari Universitas Indonesia.

Dengan demikian, Rudi dan Syakhroza sama-sama berasal dari akademisi. Sertijab tersebut mengakhiri polemik penetapan jabatan kedua Deputi BP Migas.

Sebelumnya, Menteri ESDM mengeluarkan keputusan nomor 1377 K/73/MEM/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Deputi di Lingkungan BP Migas.

Budi Indianto yang menjabat Deputi Pengendalian Operasi diganti Wibowo Suseso Wirjawan yang sebelumnya Deputi Pengendalian Keuangan BP Migas.

Lalu, Darwin juga mengangkat Akhmad Syakhroza sebagai Deputi Pengendalian Keuangan menggantikan Wibowo Wirjawan, dan Johanes Widjonarko sebagai Deputi Umum menggantikan Achmad Syamsu Rizal Asir.

Penetapan Deputi BP Migas oleh Menteri ESDM itu mendapat penolakan BP Migas karena dinilai tidak sesuai yang diusulkan dan berpotensi melanggar PP 42/2002.

BP Migas hanya mengakui Johanes Widjonarko sebagai Deputi Umum dan tidak mengakui Wibowo Wirjawan dan Akhmad Syakhroza. Sertijab Widjonarko sudah dilakukan oleh Priyono beberapa waktu lalu.

Namun, kini sertijab kedua Deputi BP Migas sudah terlaksana melalui pergantian Wibowo Wirjawan dengan Rudi Rubiandini.

Priyono mengharapkan, sertijab tersebut dimaknai sebagai upaya mengedepankan pemantapan organisasi untuk meningkatkan kinerja. Menurut dia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan BP Migas.

Di bidang operasi, selain pencapaian target produksi tahun 2011, juga upaya menekan laju penurunan produksi, peningkatan produksi, dan peningkatan cadangan migas. Sedangkan di bidang keuangan, lanjut Priyono, berupa peningkatan pengawasan agar industri hulu migas semakin tertib administrasi. (tk/ant)

http://www.investor.co.id/energy/rudi-rubiandini-jabat-deputi-operasi-bp-migas/18602

Reshuffle Kabinet Terbatas, Rudi Rubiandini Wamen ESDM

Headline

Senin, 11 Juni 2012 | 23:30 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II akan memiliki anggota baru, dia adalah Rudi Rubiandini.

Deputi bidang Operasional Badan Pengelola (BP) Migas ini dipercaya Presiden SBY menduduki jabatan sebagai wamen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditinggal Almarhum Widjajono Partowidagdo.

Rudi Rubiandini, lahir di Tasikmalaya, 9 Februari 1962, adalah guru besar ITB yang pernah menjadi ketua Tim Investigasi Independen Lapindo. Dia juga aktif membantu pemerintah antara lain sebagai Tim Penilai Amdal Kantor Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Ketua Tim Pengawas Peningkatan Produksi Migas (TP3M) Kementerian ESDM.

Pengangkatan Rudi kabarnya akan diumumkan, Selasa (12/6/2012) bersamaan dengan pengumuman Nafsiah Mboi sebagai menkes, Chatib Basri sebagai kepala BKPM dan Hendarman Supandji sebagai kepala BPN.[mah]

http://nasional.inilah.com/read/detail/1870913/rudi-rubiandini-wamen-esdm#.Ug8FKHtGaDg

Rudi Rubiandini resmi jadi Kepala SKK Migas

Rudi Rubiandini resmi jadi Kepala SKK Migas

Fahmi Firdaus

Jum’at,  11 Januari 2013  −  16:16 WIB

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan jabatan Kepala Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tidak lagi dirangkap Menteri ESDM. Untuk itu, Presiden mengangkat Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menjadi Kepala SKK Migas. Sementara posisi yang ditinggalkan Rudi diisi oleh Susilo Siswoutomo.

“Saya telah menetapkan bahwa saudara Prof Dr Rudi Rubiandini menjadi kepala SKK Migas. Yang bersangkutan pernah bertugas di BP Migas selama 3 tahun, maka sudah memahami gambaran tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya sekaligus tantangan yang dihadapi,” kata Presiden SBY di Kantor Presiden, Jumat (11/1/2103). 

Rudi sebelumnya menjabat Wakil Menteri ESDM. Untuk menghindari kekosongan, maka Presiden menunjuk Susilo Siswoutomo mengisi posisi yang ditinggalkan Rudi. “Yang bersangkutan sekarang ini adalah Staf Khusus Menteri ESDM, memiliki pengalaman yang panjang di bidang energi, termasuk pengalaman yang relatif lengkap di dalam pengusahaan minyak dan gas bumi,” jelas SBY.

“Harapan saya pejabat-pejabat baru yang berada di sektor energi ini bisa menjalankan tugas dengan baik. Migas atau energi adalah sektor yang sangat penting,” kata SBY berpesan.

Sebelumnya, Presiden SBY menjelaskan, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dahulu dibentuk dengan tujuan yang baik, yakni agar tidak ada benturan kepentingan di tubuh Pertamina, dan juga agar Menteri ESDM tidak merangkap untuk pengaturan migas karena tugasnya adalah pembuatan kebijakan serta menetapkan regulasi.

Namun, Mahkamah Konstitusi kemudian membubarkan BP Migas. Untuk menghindari kekosongan pengaturan usaha migas yang bisa menimbulkan kegoncangan iklim ekonomi di negeri ini, maka dibentuk satu struktur sementara yang dikenal sebagai SKK Migas. Jabatan Kepala SKK Migas dirangkap oleh Menteri ESDM Jero Wacik.

“Setelah kami telaah dari berbagai aspek, saya telah memutuskan bahwa tidak tepat kalau kepala SKK Migas dirangkap oleh Menteri ESDM,” ujar Presiden.

Diumumkan, Presiden SBY akan melantik para pejabat baru di lingkungan ESDM, pada Selasa, 15 Januari 2013 mendatang.(gpr)

http://ekbis.sindonews.com/read/2013/01/11/34/706174/rudi-rubiandini-resmi-jadi-kepala-skk-migas

KPK Tangkap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini

Ia ditangkap KPK dini hari tadi dari rumah sendiri di Jakarta Selatan.
Rabu, 14 Agustus 2013, 06:51

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan dini hari ini, Rabu 14 Agustus 2013. KPK menangkap Kepala SKK Migas (Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) Rudi Rubiandini di tempat tinggalnya di Jakarta Selatan.

Berdasarkan sumber yang dihimpun, penyidik KPK yang berjumlah sekitar sepuluh orang menggeledah rumah Rudi. Dari dalamnya, mereka membawa tas hitam dan sejumlah kardus, dan motor gede BMW.

Selain Rudi, KPK juga menangkap beberapa staf Rudi dari rumah itu. Total ada lima orang, termasuk Rudi, yang digelandang menuju kantor KPK. Kelimanya sampai saat ini masih diperiksa di gedung KPK. KPK sendiri belum mengeluarkan keterangan resmi terkait penangkapan ini.

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/436174-kpk-tangkap-kepala-skk-migas-rudi-rubiandini

Rudi Rubiandini Ditahan di Rutan KPK

Rabu, 14 Agustus 2013 | 21:20

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditahan KPK seusai menjalani pemeriksaan selama lebih dari sepuluh jam di Gedung KPK di Jakarta, Rabu (14/8). Dari operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan barang bukti awal dugaan suap berupa uang 400.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 4,1 miliar. BeritaSatu Photo/SP-Ruht Semiono

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditahan KPK seusai menjalani pemeriksaan selama lebih dari sepuluh jam di Gedung KPK di Jakarta, Rabu (14/8). Dari operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan barang bukti awal dugaan suap berupa uang 400.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 4,1 miliar. BeritaSatu Photo/SP-Ruht Semiono (sumber: Suara Pembaruan)

Jakarta – Usai menjalani pemeriksaan selama hampir 24 jam, KPK akhirnya menahan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini, Rabu (14/8).

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan Rudi ditahan di Rumah Tahanan Jakarta Timur cabang KPK untuk 20 hari pertama.

“Ditahan Rutan KPK untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan,” kata Johan di kantor KPK, Rabu (14/8).

Sekitar pukul 20.44 WIB, Rudi keluar dari gedung KPK. Rudi yang mengenakan rompi tahanan berwarna oranye tampak menutupi kepalanya dengan sarung kepala. Rudi sempat meladeni permintaan wawancara wartawan.

Sepuluh menit sebelumnya, dua orang tersangka kasus ini, yaitu pelatih golf Deviardi dan bos Kernel Oil, Simon Hanjaya digelandang keluar gedung KPK. Simon ditahan KPK di Rutan Guntur, sementara Deviardi di Rutan KPK. Kedua memilih bungkam ketika melewati kerumunan wartawan.

Hari ini, menetapkan Rudi, Simon dan Deviardi sebagai tersangka. Rudi dan Deviardi diduga telah menerima uang dari Simon sebesar US$ 690.000 dan Sing$ 127.000. Pemberian uang diduga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan SKK Migas

KPK menjerat Rudi dan Deviardi dengan Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP. Sementara Simon diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.

Penulis: Rizky Amelia/NAD

http://www.beritasatu.com/hukum/131692-rudi-rubiandini-ditahan-di-rutan-kpk.html

BP Migas Jadi SKK Migas, Mahfud: Rudi yang Paling Kebakaran Jenggot

  • Penulis:Heru Margianto, Rabu, 14 Agustus 2013 | 09:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terima suap sebesar 400.000 dollar AS. Masih dalam ingatan kita, mantan Deputi Pengendalian Operasi BP Migas ini adalah orang yang paling menentang keras vonis Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Perubahan BP Migas menjadi SKK Migas atas keputusan MK tersebut membuat Rubi Rubiandini kebakaran jenggot dan menentang ketok palu MK.

Mahfud MD yang saat uji materi undang-undang tersebut masih menjadi orang nomor satu di Mahkamah Konstitusi pun ikut angkat bicara. Menurutnya, kala itu MK memang sudah mengendus adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik-praktik mafia hukum.

“Sekarang terbukti dengan adanya penangkapan ini. Rudi ini adalah salah seorang dari BP Migas yang sangat kebakaran jenggot. Dia tidak terima sama sekali vonis MK. Dia menyerang vonis MK hanya karena baca di media, belum melihat putusannya,” kata Mahfud MD seperti dikutip dari Tribunnews, Rabu (14/8/2013).

Mahfud menjelaskan, dia pernah berbincang dengan Menteri ESDM Jero Wacik kala itu soal rencana pembubaran BP Migas. Jero meminta adanya perbaikan undang-undang dan sangat butuh pertolongan MK. “Kementerian ESDM juga meminta agar ada pembentukan segera sebuah badan baru,” ujarnya.

Saat UU diajukan untuk uji materi, kata Mahfud, MK sudah mengendus adanya praktik mafia di dalam tubuh BP Migas. Dalam putusannya, MK mengubah BP Migas menjadi SKK Migas. Hal tersebut diputuskan sebagai bagian dari uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

MK berpendapat, keberadaan BP Migas sangat berpotensi bagi terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Menurut MK, keberadaan BP Migas tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintah. (Willy Widianto)

http://nasional.kompas.com/read/2013/08/14/0921016/BP.Migas.Jadi.SKK.Migas.Mahfud.Rudi.yang.Paling.Kebakaran.Jenggot.

Kepala SKK Migas Diduga 2 Kali Terima Suap


“KPK juga menangkap empat orang.”
Rabu, 14 Agustus 2013, 09:37

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas), Rudi Rubiandini. Dia diduga menerima suap dari perusahaan minyak PT Kernel Oil.
Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, Rabu 14 Agustus 2013, mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini diduga telah menerima suap dari perusahaan minyak milik Amerika Serikat itu sebanyak dua kali.
Pertama, dia diduga menerima uang dari perusahaan itu pada bulan Ramadan lalu sebesar US$300 ribu. “Setelah Lebaran US$400 ribu. Total US$700 ribu,” kata Johan, Rabu 14 Agustus 2013.

Selain menerima uang suap dalam operasi tangkap tangan pada Selasa malam 13 Agustus 2013, KPK juga mengamankan tas warna hitam, motor gede merk BMW, dan sejumlah kardus.

“KPK juga menangkap empat orang, yakni Simon, dua orang satpam, dan satu orang sopir pribadi. Sekarang masih diperiksa di KPK selama 1×24 jam,” kata Johan. (ren)

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/436205-kepala-skk-migas-diduga-2-kali-terima-suap